Kamis, 16 Februari 2012

RDPU Masalah Ahmadiyah yang Dihadiri oleh Tim Ar-Risalah Institute

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Tentang Penanganan Permasalahan Ahmadiyah 
di Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta
Pada hari Rabu, 23 Maret 2011 tepatnya di lt. 3 Gedung Kementrian Agama Jl. Thamrin No. 6 telah diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Penanganan Permasalahan Ahmadiyah. RDPU tersebut yang dihadiri oleh Kemenko Polhukam, Deputi IV Kemenko Kesra, Kemenko Kesra, Sekjen & Dirjen Bimas Islam, Kabalitbang dan Diklat, Kapuslitbang I, Karo Hukum dan KLN, Kapus KUB, Dir Penais, Ka Pusat Pinmas, Ka Bid Pinmas, para peneliti,  Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Dir KSBAK Kesbangpol Kemendagri, Kasubdit Agama, BIN, Ka Baintelkam Polri, beberapa orang perwakilan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), utusan dari LPPI, FUI, IIQ Jakarta Selatan, DDII, MUI, pakar hukum dll. Di antara yang hadir sebagai pembicara yaitu Habieb Rizieq Syihab (FPI), Slamet Effendi (NU), Nasaruddin Umar, dll.
Perwakilan dari MUI mengatakan, ”Setiap orang akan mendapatkan HAM-nya sebebas-bebasnya. Tetapi tetap harus dibatasi oleh UU demi ketertiban bersama. Karena jangan sampai menyinggung keyakinan umat beragam lain. Secara konstitusional jika dirujuk ke UU No.1/PNPS/1965 bahwa Ahmadiyah telah melakukan pelanggaran, khususnya  melanggar UU No.1/PNPS/1965 tersebut dan juga SKB 3 Menteri.  
Di mana-mana, tidak ada satu ormas Islam pun yang menolak pembubaran Ahmadiyah. Mereka setuju Ahmadiyah dibubarkan, tapi ormas tidak mempunyai wewenang untuk membubarkannya. Hanya Pemerintah Pusat lah yang mempunyai wewenang di dalam hal ini.”
Dalam hal ini, Slamet Effendi Yusuf (NU) mengatakan, ”Sejarah Ahmadiyah itu sangat erat kaitannya dengan kolonialisme (Inggris). Hal ini dikarenakan Ahmadiyah dilahirkan dalam konteks perjuangan kaum muslimin di Asia Selatan, yang sekarang menjadi India dan Pakistan yang melawan penjajah Inggris. Ketika kaum muslimin India berjihad mengusir penjajah Inggris, justru Ahmadiyah bersikap loyal terhadap Inggris. Oleh karena itu, di banyak tulisannya, Mirza Ghulam Ahmad sangat berterima kasih kepada Pemerintah Inggris. Di mana-mana, Ahmadiyah itu hanya menjadi pemicu problematika di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Penjajah Inggris menginginkan dari lahirnya Ahmadiyah ini supaya Ahmadiyah menjadi pekerjaan rumah bagi kaum muslimin, di mana pun mereka berada. Ahmadiyah dikenal jago membohongi publik. Di mana-mana, mereka selalu berkelit ketika ’kepepet’ oleh pertanyaan para pakar atau pun pimpinan ormas Islam ketika diadakan dialog. Mengenai permasalahan Ahmadiyah ini, OKI telah mengambil keputusan bahwa Ahmadiyah itu kafir, dan berada di luar Islam. Wajar jika di negara asalnya Pakistan, Pemerintah Pakistan mencap Ahmadiyah sebagai minoritas non muslim. Akan tetapi, di lapangan, khususnya di Indonesia banyak terjadi pengecohan. Misalnya seperti yang terjadi di Medan, ada jemaat Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu, ya Muhammadiyah. Sehingga, banyak kaum muslimin yang menjadi anggota jemaat Ahmadiyah karena keawaman mereka. Di Kabupaten Kuningan, ada sebagian tokoh NU yang berkata, “Kami sudah lelah berdialog dengan Ahmadiyah…Tidak mungkin penyelesaian Ahmadiyah ini dilakukan dengan cara berdialog. Kami, warga NU Kuningan menuntut agar Pemerintah Pusat mengambil sikap tegas dengan cara membubarkan Ahmadiyah!”
Salah satu bentuk penodaan yang dilakukan Ahmadiyah yaitu di dalam buku-bukunya, Ahmadiyah mengartikan kata ”khaatamun nabiyyiin” dengan arti cap, cincin atau nabi yang mulia dan bukan dengan arti penutup para nabi.
”Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan cap para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,” (QS Al-Ahzab [33]: 40). 
Penafsiran versi Ahmadiyah ini bisa disebut penodaan. Karena dikatagorikan sebagai penodaan, maka hal ini bisa menimbulkan keresahan dan ketidak tentraman umat Islam. Untuk menyelesaikan hal ini, maka Pemerintah Pusat harus segera turun tangan.
Seorang utusan dari MUI berkata, ”Memang susah untuk membubarkan Ahmadiyah, mentang-mentang aliran sesat impor! Pemerintah Pusat kesulitan untuk membubarkannya. Berbeda halnya dengan seluruh aliran sesat lokal, yang dengan mudah dibubarkan oleh Pemerintah. Sudah ada payung hukumnya saja, yaitu UU No.1/PNPS/1965, Pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Apa jadinya kalau tidak ada UU No.1 PNPS/1965 ini, tentunya masyarakat akan mengamuk karena merasa agamanya dinodai oleh Ahmadiyah.”
Ketika tuntutan umat Islam ini diajukan ke Pemerintah, para pembela kesesatan dengan dalih HAM dan kebebasan beragama dan berkeyakinan mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang intoleran. Padahal dalam hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai sikap intoleran. Karena Ahmadiyah itu sudah jelas-jelas menodai Islam. Kalau mereka tidak melakukan penodaan terhadap Islam, tentu umat Islam pun tidak akan menuntut apa-apa kepada Pemerintah. Sikap yang disebut sebagai sikap intoleran itu jika penganut sebuah agama dilarang mendirikan rumah ibadahnya, padahal pemeluk agama tersebut cukup banyak. Misalnya masjid di Kupang tidak bisa berdiri, karena mayoritas umat Kristiani di sana menolaknya. Padahal jumlah umat Islam di sana pun tidak sedikit. Tapi kalau cuma ada satu atau dua orang pemeluk agama tertentu di sebuah tempat dan tidak memerlukan tempat ibadah yang besar, maka buat apa tempat ibadah tersebut dibangun. Misalnya satu atau dua orang umat Kristiani di sebuah kampung ngotot ingin mendirikan gereja di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Maka jika hal ini tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangan perasaan umat Islam, otomatis hal ini bisa menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Karena penganut agama lain sering menjadikan kemiskinan umat Islam sebagai sasaran pemurtadan!
Kembali lagi ke permasalahan Ahmadiyah yang susah dibubarkan, padahal kita tahu bahwa Indonesia ini bisa merdeka dengan dibayar oleh tetesan darah kaum muslimin, dan bukan hadiah dari Belanda, Amerika, Inggris atau negara lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah tidak perlu takut untuk melarang dan membubarkan Ahmadiyah di seluruh penjuru Indonesia.
Perwakilan dari Muhammadiyah, Abdul Fattah mengatakan, ”Pada 1920-an, ada banyak aktifis Muhammadiyah yang berkunjung ke Pakistan. Sepulang dari Pakistan, ternyata mereka telah terkontaminasi pemikiran Ahmadiyah. Pada tahun 1925, Muhammadiyah memecat para anggotanya yang menjadi jemaat Ahmadiyah. Hal ini dikarenakan masalah Ahmadiyah bukan masalah khilafiyah, tapi penyimpangan. Muhammadiyah telah mendorong agar Pemerintah mengambil tindakan tegas agar tidak dicap melakukan pembiaran.”
Ketua FPI, Habieb Rizieq Syihab mengatakan, ”Agama apa pun tidak boleh dinodai. Islam menolak relativisme yang sering digembar-gemborkan oleh kaum liberal. Umat Islam harus bisa membedakan, mana persoalan ushuluddin (pokok-pokok agama) dan mana persoalan furu (cabang). Kalau mencuri, berzina, kesucian Al-Qur`an adalah persoalan ushul. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa mencuri itu boleh, maka yang mengatakannya dicap sesat dan murtad. Kalau kita kaitkan dengan Ahmadiyah, ternyata Ahmadiyah telah banyak melanggar ushuluddin, salah satunya keyakinan umat Islam bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW dilanggar oleh Ahmadiyah dengan meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul baru setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam surah Al-Ahzab [33] : 40 dinyatakan,
”Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,” (QS Al-Ahzab [33]: 40).
Pembiaran Ahmadiyah artinya membiarkan sumber konflik; pelanggaran HAM, tidak menaati konferensi HAM PBB; perusakan tatanan rumah tangga Islam; memberi peluang Ahmadiyah ke tanah suci; memelihara mata rantai kesulitan pembinaan umat Islam; tunduk dan patuh kepada intervensi asing; memancing kemarahan umat Islam dan lain-lain. Akan tetapi, sangat disayangkan ada seorang tokoh seperti Jimly Ash-Shiddiqi yang mengatakan, ”Biarkan mereka (jemaat Ahmadiyah) menikmati kesesatan mereka.” Ucapan ini tidak mendidik sama sekali. Kita tidak akan pernah membiarkan kesesatan, karena kesesatan itu bisa menular kepada generasi setelah kita, apabila kita tidak memberikan pengajaran agama Islam yang benar kepada mereka dan tidak dikenalkan dengan bentuk-bentuk kesesatan itu sendiri. Bisa-bisa, di masa yang akan datang, anak cucu kita yang akan menjadi korban berikutnya. Terus, bagaimana kalau ucapan ini kita analogikan berikut ini, misalnya putri Pak Jimly diperkosa seseorang. “Biarkan si pemerkosa menikmati dosanya.” Apakah penanganannya cukup dengan ucapan seperti ini? Intinya, kesesatan Ahmadiyah tidak boleh dibiarkan, karena mereka itu sedang menodai Islam. Hanya satu kata untuk Ahmadiyah; bubarkan Ahmadiyah dan untuk para pengikutnya, mari kembali kepada Islam yang benar!”
 Pada kesempatan ini, Prof. Atho Mudzhar berkata, “Ada lima opsi untuk Ahmadiyah. Opsi Pertama : Kita kembali kepada SKB 2008. SKB itu bukan final, tapi harus ada follow up-nya, karena pada tahun 2010 terjadi polemik. Apakah kembali ke SKB sebagai jalan keluar tetap atau sementara? Opsi Kedua : Jika Ahmadiyah masih melanggar SKB, maka sebaiknya JAI maupun GAI dikenai sangsi dengan dibawa kasus pelanggaran mereka ini ke pengadilan, misalnya badan hukum Ahmadiyah dicabut dan lain sebagainya. Opsi Ketiga : JAI atau GAI oleh masing-masing Pemda dilarang melakukan kegiatannya (penyelesaian ini bersifat lokal). Opsi Keempat : JAI dibubarkan dengan Keppres.  Opsi Kelima : SKB sekarang dianggap sebagai peringatan pertama. Nantinya, akan diluncurkan SKB 2, SKB 3, SKB 4 dan seterusnya. Atau di akhir, Pemerintah membubarkan JAI/GAI tanpa proses pengadilan.”
 Mengenai SKB 9 Juni 2008, Habieb Rizieq mengatakan bahwa SKB 2008 diangap kontra produktif dan dianggap konyol, karena tidak menghasilkan apa-apa. Ketika terjadi pelanggaran dan kemudian dilaporkan ke Mabes POLRI, hasilnya tidak ada respon. Dalam hal ini, Pemerintah harus punya wibawa, jangan menjatuhkan wibawa sendiri di hadapan rakyat. UU no. 5/1969 sebagai penguat UU No.1/PNPS/1965. FPI tidak setuju dengan 5 opsi yang ditawarkan oleh Prof. Atho dalam penyelesaian permasalahan Ahmadiyah ini. FPI hanya punya 3 opsi, yaitu opsi ke-1 Ahmadiyah harus dibubarkan. Opsi ke-2 pelarangan ajarannya (Orang Ahmadiyah dilarang menyampaikan ajarannya kepada orang lain). Ada sebagian pakar mengatakan bahwa kalau Anda ingin menjadi seorang komunis tetapi hanya sebatas pemikiran, itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah diimplementasikan dengan membuat sebuah komunitas, organisasi dan lain-lainnya (didakwahkan kepada orang lain), maka jangan salahklan apabila Anda akan diseret ke meja hijau. Opsi ke-3 pembinaan jemaat Ahmadiyah. FPI tidak pernah menolak Pancasila dan UUD 45 sebagai Landasan Idiil Indonesia dan Landasan Konstitusional Indonesia.  
Sangat disayangkan juga apabila ada sebuah ormas Islam yang tidak mengatakan yang haq dengan suara lantang. Dalam hal ini, Wahid Institute pernah mengatakan bahwa PB NU tidak menyesatkan Ahmadiyah, tetapi hanya menyatakan bahwa ajaran kenabian Ahmadiyah tidak sejalan dengan keyakinan umat Islam. Ada juga yang hanya mengambil upaya untuk rujuk ilal haq untuk para pengikut Ahmadiyah. Atau hanya menyatakan dukungan atas Kepgub Jabar, Banten atau Kep NU di daerah masing-masing. Ada juga sebagian orang yang berkata bahwa yang bisa mencap sesat atau tidaknya sebuah aliran itu adalah Allah. Maka, ada seseorang yang menjawab, ”Saya minta alamat Allah, saya mau mengirim email atau saya mau bertanya kepada Allah, apakah aliran ini sesat atau tidak!” Tetapi tokoh NU, Maruf Amin berkata, ”Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Jangan terpengaruh oleh orang-orang INUL: Ikatan NU Liberal.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar