Selasa, 17 April 2012

KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG AHMADIYAH


Di Indonesia, para pengikut Ahmadiyah sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Dari awal kemunculannya pada tahun 1925, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak tegas menangani permasalahan umat Islam, padahal merupakan mayoritas penduduk di negeri ini.
Pemerintahan saat ini pun hanya berani mengambil jalan aman dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang isinya mengatur pihak Ahmadiyah dan mengatur pula umat Islam yang dalam hal ini menjadi pihak yang dirugikan. Bahkan, sebagian tokoh Islam menganggap SKB itu sebagai keputusan banci.
Oleh karena ketidak tegasan pemerintah pusat itu, maka di zaman otonomi daerah seperti saat ini, pemerintah yang benar-benar memahami bahaya Ahmadiyah bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan beragama di wilayahnya masing-masing, mencoba mengaturnya dengan menerbitkan Surat Keputusan atau Surat Edaran atau Surat Keputusan Bersama yang melibatkan instansi terkait dan elemen masyarakatnya.
Keputusan-keputusan tersebut dikeluarkan baik sebelum maupun sesudah terbitnya SKB 3 Menteri.Tercatat sudah 6 (enam) Provinsi, yaitu:
- Sumatera Selatan
- Sulawesi Selatan
- Jawa Timur
- Banten
- Jawa Barat, dan
- Sumatera Barat
Juga ada 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu:
- Lombok Barat
- Kuningan
- Bogor
- Garut
- Cianjur
- Sukabumi
- Kampar
- Pandeglang
- Lebak
Dan 4 (empat) Kotamadya, yaitu:
- Pekanbaru
- Samarinda
- Bogor
- Depok
yang mengeluarkan Surat Keputusan/Peraturan/Surta Edaran/SKB tentang pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah di wilayahnya masing-masing.


Berikut salah satu salinan Peraturan Gubernur tentang Ahmadiyah:

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG
LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang :

  1. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan Negara menjamin kemerdekaan setiap warganegara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan;
  2. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau melakukan kegiatan yang menyerupai aktifitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama;
  3. bahwa pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama serta mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep. 033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat dan Warga Masyarakat.
  4. bahwa Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah di Daerah berwenang untuk menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. 

Mengingat :   
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
  12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
  13. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
  14. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Memperhatikan :
    1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
    2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 450/3457/Sj tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis;
    3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Februari 2011 perihal Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang Peringatan dan Perintah Kepada JAI dan warga masyarakat dan 12 Butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
    4. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jendral Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
    5. Surat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Nomor 18/S/MUI-SB/III/2011, tanggal 08 Maret 2011 perihal Mohon Pelarangan dan Pembekuan Ahmadiyah.
    6. Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Nomor B-509/N.3/Dsp.5/03/2011, tanggal 11 Maret 2011, perihal Rekomendasi Terhadap Aliran/Jemaat Ahmadiyah di Sumatera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI SUMATERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
  1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
  4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
  5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat
  6. Badan Kesatuan Bangsa, Politk dan Perlindungan Masyarakat daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  7. Ahmadiyah adalah Organisasi atau aliran yang Menganut/Mempunyai keyakinan/idiologi/Paham tertentu.  
  8. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.    

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pengaturan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.
  2. Mengawasi aktifitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.
  3. Mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.
  4. Melaksanaan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada Syariat Agama Islam.
  5. Meningkatkan koordinasi antara Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan Masalah Jemaat Ahmadiyah; dan
  6. Meningkatkan Sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

BAB III
LARANGAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Jemaat Ahmadiyah
Pasal 3

(1)    Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apa pun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
(2)    Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.      Penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan atau pun melaui media elektronik;
b.     Pemasangan papan nama organisasi jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;
c.      Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
d.     Penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apa pun.
     (3)   Pemerintah Daerah menghentikan aktivitas/kegiatan penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Bagian Kedua
Masyarakat
Pasal 4

(1)    Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kegiatan penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
(2)    Tindakan terhadap aktivitas penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 5

(1)     Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
(2)     Sasaran sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.      Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan.
b.      Warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, forum kerukunan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan Islam dan
c.      Penganut, anggota dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah.
(3)     Narasumber sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri unsur :
a.      Pemerintah Daerah
b.      Kepolisian Daerah Sumatera Barat
c.      Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
d.      Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan
e.      Tokoh Masyarakat.  

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 6

(1)   Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Jemaat Ahmadiyah, meliputi :
a.      Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan
b.     Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah
(2)   Forum koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah.
(3)   Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Daerah.
(4)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai fungsi :
(a)   Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah agar tidak mengganggu stabilitas Daerah.
(b)  Pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah.
(c)   Pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah.
(d)  Pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan
(e)   Pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
(5)   Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur


BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7
(1)      Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri wajib melaporkan kepada Aparat Kepolisian dan instansi yang berwenang lainnya.
(2)      Tindak lanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
PEMANTAUAN
Pasal 8

(1)  Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan aktivitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah
(2)  Komunitas Intelijen Daerah menyampaikan bahan kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Gubernur.


BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

(1)  Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan  Jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat setempat.
(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.
(3)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
PELAKSANAAN DI KABUPATEN/KOTA
Pasal 10

(1)  Bupati/Walikota menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota
(2)  Bupati/Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik.


BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah bersumber dari :
  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
  4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB IX
S A N K S I
Pasal 12

(1)   Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tidak melaksanakan Keputusan Bersama Tiga Menteri, serta ketentuan Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)   Apabila terjadi pelanggaran kekerasan oleh pihak-pihak lain terhadap Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah, maka akan dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 14
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 Maret 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT  

ttd dan cap
IRWAN PRAYITNO


Diundangkan di Padang
Pada tanggal 24 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

ttd dan cap
H. MAHMUDA RIVAI, SH, MM
Pembina Utama Madya




 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar