Senin, 30 Juli 2012

Sikap Aneh Hidayat

Kok Hidayat Nurwahid Menolak Syariah Islam & Tidak Melarang Miras?
Mungkin tidak dapat dimengerti oleh kalangan umat Islam, bahwa Hidayat Nurwahid (HNW), ketika berlangsung acara “Indonesia Lawyer Club” yang diselenggarakan TV One, Rabu malam, di mana saat itu, pemandu acara Karni Ilyas, menanyakan kepada “Ustadz” (HNW), apakah akan menegakkan syariah Islam di Jakarta, bila terpilih menjadi Gubernur DKI? HNW yang doktor di bidang aqidah dari Madinah itu, menjawab dengan sangat tegas, bahwa ia tidak akan menegakkan syariah Islam di Jakarta. HNW juga menegaskan tidak akan melarang miras (minuman keras), serta membuat peraturan yang akan melarang miras. Menurut HNW tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UUD’45 dan Pancasila.

Mantan Presiden PKS dan Ketua MPR itu, memberikan gambaran para kader PKS yang menjadi pejabat, tidak ada yang melaksanakan syariah Islam dalam mengelola pemerintahannya. HNW mencontohkan seperti di Depok, di mana Walikota Depok, Dr.Nurmahmudi Ismail, tetapi ia tidak menerapkan dan menegakkan syariah Islam di wilayah itu. Memang, tidak ada wacana menegakkan syariah Islam, di mana kader PKS menjadi pejabat. Di Bekasi, Sa’duddin saat menjadi bupati, atau Jawa Barat yang dipimpin kader PKS, Ahmad Heriawan, tak pula ada wacana menegakkan syariah Islam. Di Padang, Gubernur Sumatera Barat, Prof.Dr. Irwan Prayitno, dan Sumatera Utara, Gubernur Gatot Pudjo, juga tidak ada wacana menegakkan syariah.

Di Depok pun, Walikota Nurmahmudi Ismail, malah tak memenuhi aspirasi umat Islam, yang menginginkan pembubaran Ahmadiyah. Ahmadiyah dibiarkan eksis. Padahal tuntutan pembubaran Ahmadiyah itu sudah menjadi aspirasi umat Islam di Depok. Sedihnya, Depok yang  dipimpin kader PKS itu, disebutkan berdasarkan survey dari KPK merupakan kota terkorup nomor dua di seluruh Indonesia. Sementara itu, menurut HNW yang melaksanakan perda-perda “syariah”, yang melarang minuman keras dan pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat itu, bukan dari kader PKS. HNW menyebutkan seperti Walikota Tangerang Wahidin Halim, Kabupaten Bandung, dan satu lagi kabupaten di luar Jawa. Inilah yang dijelaskan oleh HNW, saat berlangsung acara di “Indonesia  Lawyer Club”, TV ONE, Rabu malam.

Nampaknya, HNW sudah benar-benar masuk dalam jebakan demokrasi, yang lebih berorientasi kepada kuantitas. Karena demokrasi itu tak lain, anak kandungnya adalah pemilu. Pemilu yang menang yang didukung suara mayoritas (terbanyak). …Lalu dengan apa kota Jakarta ini dibangun? Dapatkah Jakarta dibangun tanpa dikaitkan dengan nilai-nilai Islam?…

Asumsi HNW, karena masyarakat di Jakarta penduduknya  majemuk, dan dari segi keagamaan masih sangat tipis, maka HNW harus menyesuaikan dengan kehidupan rakyat. Jadi kalau rakyatnya masih jahiliyah, maka tidak perlu ada wacana tentang penegakan syariah. Masalahnya sikap HNW itu, benar-benar bersifat  i’tiqodi (diyakini) atas penolakannya menegakkan syariah Islam, atau memang ini sebagai langkah pendekatan semata?

Lalu dengan apa membangun kota Jakarta ini? Dengan pendekatan apa membangun Jakarta ini? Dapatkah pembangunan kota Jakarta, tanpa dikaitkan dengan nilai-nilai agama (Islam)? Karena kehidupan kota Jakarta semakin rusak dan hancur, bersamaan dengan masuknya berbagai budaya dan ideologi yang begitu deras masuk dalam kehidupan. Rakyat Jakarta ingin model kepemimpinan baru yang lebih jelas dasar orientasinya dalam mengelola Jakarta. Kalau yang menjadi wacana hanya tentang kemacetan, banjir, penataan kota, dan sejumlah masalah lainnya, serta HNW tanpa mengedepankan nilai-nilai Islam dalam melakukan pembangunan kota Jakarta,  tentu tidak ada yang membedakan antara HNW dengan kader yang diusung PDIP, Golkar dan Demokrat.

Tidak ada yang baru ditawarkan oleh HNW dalam membangun kota Jakarta, yang sangat membutuhkan pemimpin yang mempunyai cara-cara dan pendekatan baru mengubah kota Jakarta. Tidak konvensional. Wallahu a’lam.

==
Sikapnya terhadap aliran sesat Syiah

Dalam hal sikap HNW terhadap aliran sesat syiah pun mencengangkan banyak Ummat Islam. Padahal bahaya dan ancaman dari syiah terhadap Ummat Islam Indonesia sudah tampak nyata di depan mata. Dari segi bahaya nikah mut’ah terutama di kalangan pemuda dan mahasiswa/i pun sudah mengkhawatirkan. Tetapi HNW tampaknya belum tentu prihatin tentang itu.

Sikap tokoh PKS dan HNW terhadap syiah tergambar dalam uraian singkat ini:

Bila pendukung Syi’ah begitu berani dan kreatif membela kesesatannya, sebaliknya, mereka yang (maunya diakui) bukan Syi’ah, ternyata takut-takut mengeluarkan pernyataan sesat secara tegas, mereka hanya berani mempermasalahkan kasus kekerasannya saja. Barangkali ini merupakan sebuah fenomena runtuhnya keimanan dan keilmuan seseorang akibat bergesekan dengan dunia politik, bergesekan dengan harta-tahta-wanita.

Salah satu contohnya sebagaimana bisa dilihat pada sosok Abdul Hakim (Sekretaris Fraksi PKS dan anggota Komisi VIII Bidang Agama DPR RI). Menurut Abdul Hakim, sebagaimana dikutip vivanews.com edisi Kamis, 29 Desember 2011: “Saya mengecam tindakan anarkisme seperti itu. Perbedaan pandangan agama harus dihargai.”

Bahkan Abdul Hakim mengatakan, perbedaan pandangan agama termasuk dalam hak asasi manusia (HAM).

Jadi, perkataan politisi yang ini mengandung virus, yakni urusan akidah dan menjaga kemurnian akidah dari serangan paham sesat direduksi menjadi persoalan HAM. Bukankah justru merusak akidah orang yang sudah bertauhid itu merupakan pelanggaran HAM yang paling berat, ya Abdul Hakim?

Bila Abdul Hakim mengecam aparat polisi yang dinilainya lamban mencegah terjadinya bentrokan, maka senior Abdul Hakim, Hidayat Nur Wahid (HNW) mepermasalahkan PBNU, dan pemerintah dan karakter orang Madura yang temperamental. HNW sama sekali tidak mempermasalahkan mengapa Syi’ah bisa eksis di Madura untuk meracuni akidah umat Islam, dan mengapa misionaris Syi’ah berani mempertahankan diri di tengah-tengah kecaman warga yang menolak Syi’ah? Siapa di belakang mereka?

Ketika HNW baru pulang dari Saudi, ia begitu tegas terhadap paham sesat Syi’ah. Bahkan HNW menjadi salah satu pemakalah pada sebuah forum yang mengupas Syi’ah di Masjid Istiqlal pada tahun 1997. Namun belakangan, di tahun 2006, HNW mengatakan bahwa ia bukan berasal dari mazhab yang suka mengkafirkan sesama muslim, dan sama sekali tidak terkait dengan peristiwa vonis sesat secara in absentia terhadap aliran Syi’ah di Masjid Istiqlal tahun 1997. Menurut HNW, ia tidak menandatangani rekomendasi Istiqlal itu. Jadi, HNW itu menganggap Syi’ah sama dengan Islam, tidak sesat? Astaghfirullah…

(Kasus Sampang dan Para Tokoh yang Nadanya Membela Aliran Sesat Syi’ah, 6 January 2012 Posted by:nahimunkar.com http://nahimunkar.com/10545/kasus-sampang-dan-para-tokoh-yang-nadanya-membela-aliran-sesat-syiah/ )

==
Mengapa PKS Anjlok di Pilgub DKI?

Banyak orang terkejut atas “kemenangan” Jokowi – Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hasil quickcount menunjukkan bahwa pasangan ini unggul jauh di atas peringkat dua (Foke – Nara) dan Hidayat – Didik. Lebih mengejutkan lagi adalah peroleh suara Hidayat – Didik yang “anjlok” dan bahkan kemungkinan besar tidak akan mengikuti putaran ke-dua. Padahal, jika kita sama-sama mengingat pada Pilgub DKI 2007 lalu, PKS dengan percaya diri yang tinggi mengusung Adang Daradjatun – Dani Anwar sendiri. Adapun hanya beberapa ormas saja yang mendukung. Kondisi ini sangat berbeda jauh ketimbang koalisi Foke – Prijanto yang didukung oleh sekitar 20 partai politik. Hasilnya, meskipun kalah, namun PKS dengan hanya sendiri berhasil meraup hingga 42% suara. Mengejutkan!

Namun, kondisi sangat berubah di Pilgub DKI 2012 kali ini. Suara PKS yang mengusung Hidayat – Didik “anjlok”. Hal ini tentunya di luar ekspektasi para kader PKS. Pasalnya, ekspektasi ini nampak dari kepercayaan diri PKS untuk tetap maju seorang diri mengulang kejayaan 2007. Tidak hanya itu, tokoh yang dimajukan PKS kali ini juga merupakan orang yang populer, sama populernya dengan ketika Adang Daradjatun diusung pada 2007 yang lalu. Ada beberapa hipotesis yang harus kita jadikan evaluasi dan diskursus untuk menyikapi fenomena “anjlok”-nya suara PKS kali ini.


Euforia lalu

Hipotesis pertama yang perlu ditelaah adalah adanya euforia masa lalu. Pilgub DKI 2007 meskipun secara suara memberikan kekalahan pada PKS, namun nyatanya hal itu tetap membawa kabar gembira bagi PKS. Betapa tidak, PKS seorang diri bisa meraih hingga 42%, jika dibandingkan dengan 20 partai lainnya yang hanya meraih 58%.Tentunya euforia masa lalu inilah yang menjadi referensi utama PKS dalam memajukan Hidayat – Didik. Begitu juga dengan apa yang terjadi di tataran kader grassroot. Mereka begitu yakin bahwa suara PKS sudah sedemikian kuatnya di Jakarta.

Ada fakta bahwa pada pemilihan legislatif untuk DPRD DKI Jakarta tahun 2009 PKS menempati juara dua (di bawah Partai Demokrat) dengan perolehan 17%, namun hal ini nampaknya tidak banyak diingat. Memang pada awalnya PKS sempat mendekati Fauzi Bowo untuk berkoalisi, dimana PKS waktu itu mengajukan Triwisaksana sebagai cawagub. Namun, pada akhirnya PKS memajukan Hidayat – Didik dengan harapan kedua tokoh nasional ini dapat mendongkrak perolehan suara 17% ini menjadi –minimal– urutan kedua agar masuk ke putaran kedua.

Hipotesis kedua mengenai faktor figur calon. Euforia 2007 yang memajukan tokoh juga kembali diulang dengan memajukan tokoh yang juga populer, dengan harapan akan membuahkan hasil yang tidak jauh berbeda. Namun, meskipun Hidayat – Didik merupakan tokoh yang sudah berkapasitas nasional, tetap ada perbedaan dengan Adang Daradjatun. Adang Daradjatun merupakan mantan Wakil Ketua Polri, dan sedari awal memang merupakan tokoh yang bukan dibesarkan atau ditokohkan oleh PKS. Figur ini juga yang membuat Adang Daradjatun lebih terasa dimiliki oleh semua kalangan, mulai dari kaum agamis, preman, ormas, para pengusaha, hingga floating mass. Berbeda dengan Hidayat. Walaupun merupakan tokoh yang populer, namun masih dimiliki hanya kalangan tertentu saja, terutama dari kalangan muslim dan agamis. Sementara Didik juga masih dimiliki hanya oleh kalangan muslim dan akademisi.

Melihat kondisi ini, wajar jika dengan Hidayat – Didik suara PKS tidak dapat terdongkrak jauh. Hal ini membuktikan bahwa ternyata, fenomena besarnya suara PKS pada 2007 lebih banyak ditopang oleh keberadaan floating mass. Mereka tidak lagi setia dan loyal untuk memilih PKS karena figur yang tidak seperti Adang Daradjatun.

Kelas menengah

Kunci pertarungan PKS pada hampir di semua pilkada adalah keberadaan kelas menengah. Selama ini jika kita amati, kader PKS dan basis sosialnya memang dari kalangan kelas menengah dan kalangan intelektual. Namun, untuk kali ini PKS nampaknya hanya bisa merebut suara dari kalangan intelektual. Sementara suara dari kalangan kelas menengah beralih kepada calon-calon lainnya.

Kelas menengah memang merupakan fenomena yang menarik. Piliang (2011) menyebutnya manusia kota. Ada 10 karakteristik manusia perkotaan di abad postmodern seperti ini. Kita tidak akan membahas semua karakter tersebut satu per satu. Namun, yang menonjol dalam kehidupan berpolitik adalah, kelas menengah ini cenderung berpikir ekonomis ketimbang politis. Mereka juga individualis, mobilitas tinggi, padat aktivitas, melihat sesuatu dari citra dan simbol, dan mudah terbawa informasi. Hal inilah yang membuat kelas menengah atau manusia kota identik dengan apolitis dan menjadi floating mass. Mereka mengalami fenomena-fenomena yang terjadi dengan paparan tiap fenomena berkelebat dalam waktu yang singkat. Lantas digantikan dengan cepat oleh fenomena-fenomena lain. Sehingga, floating mass ini mudah melupakan sesuatu, kecuali jika ada pemantiknya. Hal ini seperti diungkapkan Virilio (1991) dalam Piliang (2011). 

Kali ini, floating mass tidak berada pada kubu Hidayat – Didik, namun terdistraksi ke beberapa kubu seperti Jokowi – Ahok dan Faisal – Biem. Akhirnya, suara floating mass paling besar jatuh kepada Jokowi – Ahok. Hal yang paling menjadi sebab adalah di detik-detik terakhir jelang isu pilkada hangat dibicarakan orang, Jokowi membuat sensasi dengan mobil Esemka. Sensasi inilah yang dijadikan pemantik dalam mempengaruhi floating mass untuk mengingat-ingat kembali kelupaan mereka akan karya-karya Jokowi yang telah dibuat olehnya dahulu di Kota Surakarta. Inilah hipotesis yang ketiga, yaitu beralihnya floating mass dari Hidayat – Didik ke Jokowi – Ahok dikarenakan isu pemantik.

Hipotesis terakhir yang menyebabkan suara PKS anjlok adalah kelas menangah yang sudah jenuh akan status quo. Sudah dikatakan bahwa karakter kelas menengah di antaranya adalah mempunyai mobilitas tinggi dan padat aktivitas. Hal ini –disadari atau tidak– membuat kelas menengah selalu menemukan hal-hal baru dan mengejutkan, seperti yang diungkapkan Bullock (1990). Fenomena-fenomena yang berkelebat secara cepat dalam pikiran dan pandangan kelas menengah membuatnya “ketagihan”, menerka-nerka sesuatu yang baru, dan cenderung mengabaikan fenomena yang sedang berkelebat ini kecuali hanya melihatnya sebatas permukaan. “Apa fenomena selanjutnya?” Begitu kira-kira pertanyaan yang menyeruak di imaji kelas menengah yang menjadi floating mass ini. Dampaknya, status quo adalah hal yang sangat dihindari.

Hidayat – Didik memang tidak mempunyai track record buruk selama pengalaman kepemimpinan dan karyanya, namun sekaligus juga tidak ada sesuatu yang “mengejutkan” yang dilihat kelas menengah. Inilah poin utamanya. Masyarakat kelas menengah tidak menemukan karakter “kejutan” dalam diri Hidayat – Didik, melainkan akan tetap pada status quo. Bahkan hal ini juga mungkin terhadap PKS yang dianggap tetap pada status quo. Meskipun sempat membawa isu “partai terbuka”, namun toh nyatanya masyarakat lupa terhadap “kejutan” yang dibuat oleh PKS ini.

Sebaliknya, Jokowi – Ahok, sekali lagi, melalui pemantik mobil Esemka dan “kejutan-kejutan” yang pernah mereka buat sebelumnya menjadi faktor kemenangan telak mereka atas PKS dan figur Hidayat – Didik. Boleh jadi Hidayat – Didik pernah membuat “kejutan”, namun sayangnya hal ini tidak tertangkap oleh media. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa masyarakat kelas menengah yang padat aktivitas dan mobilitas tinggi pasti kekurangan waktu untuk mengamati dan merenungi apa yang mereka rasakan melalui panca indera. Sehingga media menjadi rujukan utama mereka. Sempurna!

***
Itulah empat hipotesis yang dapat kita jadikan bahan telaah dan diskursus. PKS memang sudah mempunyai basis massa dari kalangan agamis, intelektual, dan pemuda. Namun, PKS harus lebih bisa memainkan peran media dalam mengambil simpati kelas menengah, yang notabene merupaka floating mass dan biasanya mempunyai massa dalam jumlah besar. Caranya, dengan melakukan “kejutan-kejutan” secara berkala, dan membuat pemantiknya pada masa-masa mendekati momentum pemilihan umum. Mungkin hal ini bisa dilakukan untuk Pilwalkot Bekasi, Pilgub Jawa Barat, dan Pilwalkot Bandung yang sebentar lagi akan datang. 

==

2 komentar:

  1. selamat ya atas provokasi anda... sekarang beliau kalah. dan anda menjadi salah satu unsur dari sekian unsur kekalahan tersebut. dan mari kita nikmati bahwa yang akhirnya tampil adalah mereka yang jangankan dikatakan tidak mendukung syariah, malah lebih dari itu anti terhadap syariah... selamat sekali lagi untuk provokasi anda. orang2 yang ber Islam fanatik berhasil anda buat seakan2 anti terhadap Islam. selamat, MERDEKA!!!

    BalasHapus
  2. lho..kok menyalahkan saya...kalah menang dalam pilgub tidak ada sangkut pautnya dengan saya...perlu diketahui bahwa masa honeymoon PKS dengan warga DKI Jakarta sudah selesai...perlu strategi baru...itu saja.
    Salam...

    BalasHapus